Presiden Jokowi Lepas 798 Guru Garis
Depan dari Istana
Pelayanan pendidikan di seluruh
wilayah Indonesia saat ini belum merata, pemerintah sangat berkomitmen dalam
upaya mengatasi masalah tersebut. Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah
satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja
sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
serta pemerintah daerah dalam memeratakan pelayanan pendidikan di seluruh
wilayah Indonesia terutama dalam hal pendistribusian tenaga pendidik atau guru.
Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo (Jokowi), secara resmi melepas 798 Guru Garis Depan (GGD) agkatan
pertama dari Istana Kepresidenan ke wilayah-wilayah terdepan Indonesia hari
ini. Mereka yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil berasal dari 24 provinsi
itu akan bertugas di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi yaitu Nusa
Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Aceh. GGD ditempakan
secara permanen di wilayah-wilayah tersebut untuk menjalankan amanat konstitusi
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Presiden Jokowi menyampaikan,
keberangkatan 798 orang GGD adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga
pendidik atau guru bagi anak-anak di wilayah tersebut. “Daerah-daerah tadi
memerlukan guru, memerlukan pendidik untuk anak-anak kita,” katanya saat
memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Presiden Jokowi mengungkapkan, para GGD ini merupakan
pejuang bangsa karena mereka ditempatkan di daerah yang aksesnya sulit
terjangkau, daerah terpencil, dan atau daerah perbatasan Indonesia dengan
negara tetangga. Hal ini, kata dia, jangan dijadikan sebuah keraguan melainkan
rasa optimis. “Penempatannya masih berada dalam lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan,
pemerintah sangat berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan
di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah yang teridentifikasi tingkat
pelayanan pendidikannya masih rendah. Pelayanan pendidikan itu, kata dia,
meliputi biaya pendidikan, distribusi guru, sarana dan prasarana pendidikan
serta infrastruktur pendidikan yang akan terus ditingkatkan. “Ini menjadi tugas
dari pemerintah”, tuturnya.
Presiden Jokowi menekankan, ke
depan akan ada jaminan hidup yang memadai bagi GGD. Jaminan tersebut, kata dia,
seperti memberikan tunjangan fungsional, asuransi yang menjamin keselamatan dan
kesehatan, upaya pengembangan keilmuan serta peningkatan promosi dan karir para
guru tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, program GGD ini merupakan kerjasama
antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah. Kerjasama ini,
kata dia, merupakan salah satu bentuk Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. “Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut di tahun-tahun
berikutnya,” ucapnya.
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan pesan disini, tapi hindari spam ya...
Pastikan URL Anda tidak broken sebab penulis akan selalu mengunjungi Anda.
Terima kasih atas saran dan kritik Anda