DISIAPKAN, INSTRUKSI MENDIKNAS TANGKAL RADIKALISME

TANGKAL RADIKALISME                                  
Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengadakan pertemuan dengan rektor-rektor Perguruan Tingi Negeri (PTN) se-Indonesia pada Rabu (04/05) malam, di Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta. Pertemuan ini sebenarnya rutin diadakan. Yang agak berbeda kali ini adalah adanya pembahasan masuknya pemikiran radikalisme ke lingkungan kampus.
Sebelum pertemuan dimulai, Menteri Nuh dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengadakan jumpa pers. Rektor Universitas Gadjah Mada Sudjarwadi; Rektor Institut Teknologi Bandung Akhmaloka; Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto; Rektor Universitas Andalas Musliar Kasim; Rektor Universitas Sriwijaya, Badia Perizade, dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Triyogi Yuwono turut serta dalam konferensi pers ini.
Menteri menjelaskan, langkah-langkah konkret mengenai tindakan yang akan diambil pemimpin perguruan tinggi untuk mencegah dan mengawasi masuknya pemikiran radikal ke lingkungan kampus akan dibahas dalam pertemuan tertutup. Hasil pertemuan akan dituangkan dalam bentuk instruksi menteri. "Kampus itu sudah punya tradisi. Tentu akan lebih kuat lagi jika dituangkan dalam instruksi menteri. Itu yang lebih efektif. Artinya mereka juga muncul kesadaran lebih kuat lagi. Mereka pada dasarnya sudah punya awareness," ujar Menteri Nuh.

Mendiknas mengatakan, masuknya pemikiran radikal ke lingkungan kampus bisa terjadi karena kurangnya perhatian kepada peserta didik, sehingga mereka mendapat perhatian lebih dari pihak di luar kampus. "Meski sekarang sudah ada perhatian, tapi harus ada perhatian lebih. Caranya bagaimana? Jangan diberi ruang kosong. Anak-anak tak boleh menganggur." Ia juga menghimbau pemimpin kampus mendukung penuh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bernilai positif.

Namun Menteri Nuh membantah bahwa isi salah satu instruksi nantinya akan ada penambahan kurikulum. Segala sesuatunya tidak harus diterjemahkan dalam bentuk penambahan bahan ajar. "Kami tidak mungkin menambah SKS (sistem kredit semester). Yang mungkin adalah menambah kegiatan ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler. Kalau nggak, begitu kosong, pasti diisi yang lain," katanya.

Bentuk penyaringan yang akan dilakukan kampus untuk menangkal pemikiran radikal adalah dengan melibatkan diri. "Jadi tidak mungkin memfilter kalau kita sendiri tidak terlibat dalam kegiatan anak-anak (mahasiswa). Keterlibatan kita dalam posisi sebagai pendamping," ucapnya.

Meskipun pertemuan ini hanya dihadiri rektor-rektor perguruan tinggi negeri, Mendiknas telah meminta perguruan tinggi swasta untuk melakukan kajian bersama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). "Jumlah perguruan tinggi swasta hampir tiga ribu, karena itu tidak mungkin diundang semua," katanya. Mendiknas berharap, pertemuan yang dilakukan PTN dan PTS itu dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai kondisi di kampus masing-masing.

Dalam jumpa pers tersebut, perwakilan rektor juga membacakan deklarasi sebagai tekad untuk mengawal perwujudan empat pilar kebangsaan di lingkungan kampus masing-masing. Pembacaan dilakukan Rektor Universitas Andalas, Musliar Kasim, yang juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN).

Ada empat butir deklarasi. Pertama, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Kedua, melaksanakan UUD 1945 sebagai landasan hukum untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga keutuhan NKRI melalui sistem pendidikan nasional. Dan, keempat, menerima keniscayaan Bhineka Tunggal Ika dan mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (lian)
Sumber : Kemendiknas