TIM PENGEMBANG KURIKULUM PERLU DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bogor --- Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menggelar rapat koordinasi bantuan teknis profesional kepada tim pengembang kurikulum provinsi dan kabupaten/kota. Rapat ini dihadiri oleh 33 kepala dinas pendidikan provinsi, dan 87 kepala dinas kabupaten/kota. Sebagian besar merupakan kepala dinas kabupaten dari daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan.

Tim Pengembang Kurikulum (TPK) ini adalah tim teknis yang akan mengkaji apakah pemahaman terhadap isi kurikulum sudah baik, dan bagaimana sekolah mengorganisasikan guru-guru agar pemahaman terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diterapkan dalam rencana program mengajar. "Dari sana nanti baru dikaitkan dengan strategi belajar mereka, betulkah kurikulum ini merangsang kreativitas, dan berdasarkan pada kebutuhan anak," ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, seusai memberi pengarahan pada rapat koordinasi tersebut, Rabu (3/08), di Hotel Mirah, Bogor, Jawa Barat.

Fasli menyampaikan, saat ini standar isi kurikulum di Indonesia masih terlalu umum. Berdasarkan analisis Program for International Student Assessment (PISA) yang berada di bawah Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), standar isi yang terlalu umum tersebut berdampak kurang baik pada tingkat persaingan siswa. Hal tersebut dikarenakan siswa hanya menghafal dan tidak memahami konteks untuk menyelesaikan permasalahan. "Inilah yang akan dikaji oleh tim pengembang kurikulum ini, sehingga ke depan, kebijakan yang akan dibuat tidak lagi salah sasaran," ujarnya.

Fasli mengatakan, untuk menjalankan TPK, sekolah harus menjadi unit pembelajar terus menerus. Keragaman dan keterbatasan mutu di setiap daerah harus didukung penuh oleh pemerintah daerah. Dan, bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disiapkan tim teknis TPK.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Khairil Anwar Notodiputro menyampaikan, ada tiga cara yang bisa digunakan untuk memperkuat keberadaan TPK. Pertama, dukungan dari pemerintah daerah yang memasukkan TPK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, kerja sama antara TPK dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui P4TK, LPMP, PKG, MGMP, KKG. Dan ketiga, TPK bisa diperkuat dengan mengoptimalkan jalur komunikasi, seperti mailing list dan website. (aline)

Sumber : Kemendiknas