Sampai akhir 2012,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada Rp 10 triliun tunjangan guru
yang belum disalurkan ke rekening guru dari Rp 40 triliun dana tunjangan yang
sudah ditransfer pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah. Inspektur
Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan paling marak kasus pengendapan
ditemukan di Pulau Jawa.
JAKARTA, KOMPAS.com-
Pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru bersertifikat sebesar satu kali
gaji pokok untuk triwulan pertama tahun 2013 ini dilaporkan tidak juga lancar
di berbagai daerah.
Pembayaran tunjangan
profesi guru swasta yang diambil alih pemerintah pusat juga tetap terlambat
dari yang dijanjikan pemerintah.
Padahal, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada Maret lalu mengatakan, pembayaran
tunjangan profesi guru (TPG) guru nonpegawai negeri sipil (PNS) akan disamakan
dengan biaya operasional sekolah (BOS), yakni untuk triwulan pertama pada 9-16
April 2013.
Nyatanya, hingga
pertengahan Mei ini, banyak guru yang tidak kunjung menerima pembayaran TPG di
rekeningnya.
Pengambilalihan
pembayaran TPG sebagian guru dikatakan Nuh untuk melihat keefektikan
penyaluran.
Mengacu pada kasus
BOS, penyaluran lebih tepat waktu saat dilakukan pemerintah pusat. Namun, dalam
kasus penyaluran TPG guru swasta yang dijanjikan lebih lancar, nyatanya tetap
molor dari ketentuan Kementerian Keuangan.
Dede Permana,
Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, mengatakan kucuran TPG guru non-PNS
di Kota Cirebon hingga Rabu (15/5/2013) belum ada.
Sesuai ketentuan,
para guru seharusnya sudah mendapatkan pembayaran TPG pada April lalu untuk
Januari - Maret 2013.
Pembayaran TPG guru
non-PNS atau swasta tahun lalu disalurkan provinsi dan sesuai jadwal. Mulai
tahun ini diambil alih Kemendikbud.
Tetapi, malah
terlambat, tidak seperti yang dijanjikan. Pembayaran TPG tidak pernah beres,
baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, kata Dede.
Sementara itu,
Muhamad Fadli, guru SD negeri di Kabupaten Indaragiri Hilir, Riau, mengeluhkan
pembayaran tunjangan TPG guru yang terhambat akibat banyak guru yang datanya
tidak terverifikasi di sistem online Dapodik.
Di daerah ini, hanya
500 guru dari 2.000 guru bersertifikat yang datanya terverifikasi.
"Kami merasa
kecewa karena pembayaran TPG guru yang sudah terverifikasi tidak bisa dilakukan
dinas pendidikan di sini. Padahal, kami sudah mendapatkan SK pembayaran dari
Kemendikbud dan kami sudah memenuhi berkas yang diminta. tetapi kenapa hak kami
mendapatkan TPG di triwulan pertama tetap terlambat," kata Fadli yang juga
Sekretaris DPC Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kabupaten Indragiri
Hilir.
Menurut Fadli, para
guru tidak pernah tenang soal pembayaran TPG. Pada tahun lalu, para guru
terpaksa mendatangi DPRD karena pembayaran TPG tertahan selama enam bulan.
"Untuk guru PNS
pembayaran oleh dinas pendidikan daerah. Kondisinya parah. Tidak pernah ada
perbaikan, justru tambah buruk," kata Fadli.
Seorang guru SD di
Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ny Nanan Suarnani, mengatakan meskipun TPG tahun
ini sudah dibayar namun hak yang seharusnya dia peroleh tahun 2012 tidak
dibayar dua bulan.
"Tapi meskipun
tahun ini saya sudah mendapat TPG, tetapi beberapa guru lainnya belum dibayar.
Katanya sih minggu depan," tambah Nanan Suarnani.
Sumber : edukasi.kompas.com
Editor : Tjahja Gunawan Diredja
Penulis : Ester Lince
Napitupulu | Tjahja Gunawan Diredja | Rabu, 15 Mei 2013 | 20:00 WIB
Semoga cepat terbayarkan PAk Alhamdulillah saya sudah kemarin
ReplyDeleteThanks infonya....Mohon Bapak Ibu Guru Yang Lain Bersabar...Percayalah TPG pasti Cair...
ReplyDelete