Evaluasi Ujian Nasional 2012

Jakarta --- Ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP) telah selesai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk UN SMA, sedangkan untuk UN SMP masih dalam proses.

Dari tiga media yaitu online, cetak, dan televisi, yang digunakan sebagai bahan monitoring Kemdikbud terhadap pelaksanaan UN, diketahui ada tiga jenis pemberitaan. 

Yaitu positif, netral, dan negatif. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua media yang telah ikut membantu memantau UN. “Berarti ada rasa kepemilikan terhadap UN dari semua pihak,” ujar Mendikbud di Gedung Kemdikbud, Senin (30/04).

Mendikbud mengatakan, dari 441 pemberitaan dari media online, 56 persen bersifat netral, 25 persen negative, dan 17 persen positif. Dari media televisi, berita positif sebanyak 60 persen, netral 12 persen, negatif 26 persen. Dan dari media cetak, berita positif terdapat sebanyak 30 persen, netral 38 persen, dan negatif 30 persen. “Dari semua perspektif media, Kami mengucapkan terima kasih,” tutur Menteri Nuh.

Sedangkan dari sisi laporan masyarakat, Mendikbud menyatakan tim Inspektorat Jenderal dan Litbang terus  bekerja menindak lanjuti laporan masyarakat. Namun untuk pengusutan terhadap isu kecurangan, kebocoran, dapat dilakukan secara komprehensif jika lokasi dari kecurangan dan kebocoran juga ikut dilaporkan. “Laporan bisa ditindaklanjuti kalau lokasinya jelas. Kalau ada informasi, mohon koordinatnya jelas. Ini bukan teka teki,” tegas Mendikbud.

Evaluasi lain terkait ujian nasional adalah soal posisi penempatan soal dalam pelaksanaan UN. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, menjelaskan, bagan untuk meletakkan soal telah disediakan dalam amplop soal. Secara gamblang Khairil mengatakan, bahwa pola dari peletakan soal tersebut adalah berdasarkan rumus titik terjauh yang jika ditarik lurus akan membentuk garis diagonal. “Pengawas tinggal mengikuti saja bagan tersebut,” ujarnya.

Mendikbud menegaskan, untuk semua bentuk kecurangan memiliki konsekuensi. Jika kecurangan terbukti telah dilakukan, maka UN di tempat tersebut akan diulang. Mendikbud juga tidak menutup kemungkinan untuk mendorong kasus kecurangan dan kebocoran ke proses hukum, jika ada oknum yang terbukti melakukan tindakan kriminal tersebut. (AR)

Sumber : Kemendiknas