UU Pendidikan Tinggi Buka Kesempatan Raih Jenjang Karir Tertinggi

Jakarta --- Posisi payung hukum penyelenggaraan perguruan tinggi semakin kuat dengan adanya undang-undang pendidikan tinggi. Undang-undang ini mendukung beberapa hal dasar seperti akses yang diperluas dan kesetaraan. “Dengan disahkannya undang-undang pendidikan tinggi ini, akses ke perguruan tinggi semakin luas,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, saat melantik sembilan rektor di kantor Kemdikbud, Jumat (20/07).

Adanya jaminan akses masuk ke perguruan tinggi,

secara signifikan akan menyingkirkan kesempatan terjadinya diskriminasi. Siapapun yang berprestasi dan memiliki kemauan untuk belajar, bisa meniti karir hingga jenjang tertinggi. “Dengan undang-undang pendidikan tinggi dimungkinkan, asalkan persyaratan terpenuhi,” katanya.

Pemerintah juga memberikan dukungan penuh pada pendidikan vokasi. Tanpa mengabaikan pendidikan akademik, pendidikan vokasi didorong untuk berkembang. Apapun bentuk penyelenggaraan perguruan tinggi, bisa sampai magister atau doktor, asal persyaratan terpenuhi. “Sekarang tinggal kemampuan dan kemampuan ditingkatkan untuk menggapai prestasi tertinggi,” kata Mendikbud.

Peningkatan akses bisa dicapai minimal dengan dua hal. Pertama, ketersediaan perguruan tinggi, kedua, terjangkau oleh masyarakat. Untuk menjamin hal dasar itulah, lanjut Menteri Nuh, dimasukkan biaya operasional perguruan tinggi negeri (boptn) dalam undang-undang pendidikan tinggi. “Agar ada jaminan,” tegasnya. (AR)

Sumber : Kemendiknas