Presiden Jelaskan Anggaran Pendidikan 20 Persen APBN

Jakarta – Dalam jumpa pers usai rapat kabinet terbatas bidang pendidikan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (31/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab pertanyaan seorang wartawan tentang tingginya biaya pendidikan. Presiden mengatakan, falsafah biaya pendidikan yang harus diterapkan adalah membebaskan mereka yang tidak mampu dari biaya pendidikan. Sementara mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, harus bisa berkontribusi agar pendidikan bisa terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

Presiden menjelaskan,

pemerintah juga terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Namun upaya tersebut tetap harus memerhatikan kemampuan anggaran negara. “Seperti wajib belajar sembilan tahun, banyak komponen yang ditanggung negara. Ketika ingin ditingkatkan lagi, harus dilihat kemampuan anggaran,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini anggaran pendidikan merupakan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu mencapai 20%. “Dari 20% tersebut, sebesar 35% untuk pusat, sisanya 65% ke daerah. Sementara 35% untuk pusat itu dibagi lagi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian lain,” tutur presiden di hadapan puluhan wartawan.

Presiden SBY juga menanggapi positif rencana Mendikbud untuk menjalankan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). “Dengan catatan, wajib belajar sembilan tahun telah terlaksana dengan baik,” tegasnya. Karena itu ia berharap, kehadiran para menteri serta gubernur-gubernur dalam rapat terbatas kabinet di bidang pendidikan ini bisa dijadikan peluang untuk bersinergi dalam menjalankan aksi dan program pendidikan, serta menemukan solusi atas masalah dan hambatan yang ada. (DM)

Sumber : Kemendiknas