Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi terus Berjalan

Beredar kabar adanya wacana penghapusan program sertifikasi guru yang di dalamnya termasuk kegiatan pelatihan guru, sempat membuat sebagian besar guru was-was. Kabar ini beredar melalui media sosial (medsos) yang kemudian menjadi viral di kalangan para guru.

Kepastian Mendikbud : Muhadjri Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjri Effendy memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak dihapus. Kebijakan positif positif terkait guru dan tenaga pendidikan akan terus berlanjut TPG dan program sertifikasi profesi guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan positif terkait guru dan tenaga pendidikan akan terus berlanjut, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan program sertifikasi profesi guru. Hal tersebut ditegaskannya terkait isu yang beredar, bahwa Kemendikbud akan menghapus program sertifikasi guru yang di dalamnya termasuk kegiatan pelatihan guru.

“Untuk kegiatan guru yang sudah berjalan masih dapat terus dijalankan,” ujar Mendikbud Muhadjir, Jumat (29/7/2016), di Jakarta. Tunjangan profesi guru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Mendikbud mengatakan, kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi.

“Sudah jelas diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Amanat ini harus kita laksanakan,” katanya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Sumarna Surapranata mengatakan, untuk tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru, baik guru PNS maupun bukan PNS.

Tahun ini, kata Dirjen GTK, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun untuk guru PNS Daerah, dan hampir 8 triliun untuk guru bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administrasi, antara lain telah mengajar 24 jam. “Pemilik sertifikat pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh tunjangan profesi setara dengan gaji pokok” tutur pria yang akrab disapa Pranata itu.

Bagaimana Menurut PGRI ?

Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Abduhzen menyatakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak mungkin dihapus selama belum ada aturan baru. Ia pun memastikan kabar soal penghapusan TPG oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak benar.

“TPG tidak mungkin dihapus selama Undang-undang guru dan dosen tidak direvisi atau ada aturan baru,” ujar Abduhzen.  Sebab, melalui aturan ini, pemerintah dituntut membayar TPG kepada para guru yang telah ditentukan.

Pada kesempatan sama, Abduhzen juga ingin mengusulkan saran kepada pemerintah agar sistem pembayaran TPG guru disamakan dengan dosen. Dengan kata lain, sistemnya pembayaran TPG bisa bersamaan waktunya dengan pencairan gaji pokok.]

Menurut Abduhzen, sistem seperti itu sudah diterapkan di lingkungan dosen sedangkan guru tidak. Bahkan, pencairan TPG guru acap mengalami keterlambatan karena alasan beberapa hal. “Kita sudah sampaikan ini tapi belum ada jawaban. Ya ini mungkin harus melihat ketentuan apa dulu yang perlu diubah,” tutupnya.

Postingan ini disalin langsung dari http://jetjetsemut.blogspot.co.id/

Gambar : dari internet